Potret DPR Hasil Pemilu 2019: Dipilih oleh Rakyat, Menjadi Wakil Rakyat, Jangan Lupakan Rakyat

posted in: Informasi, Rilis | 0

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 telah dilakukan. Saat bersamaan, anggota DPR periode 2014-2019 mengakhiri masa jabatannya. Setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (31/8/2019) lalu, dari 572 anggota terpilih masih ada “wajah lama” dan ada pula yang kali pertama duduk sebagai anggota dewan. Jumlah keduanya nyaris sama, meskipun tetap didominasi petahana. “Dari 575 anggota DPR RI terpilih, sebanyak 286 orang atau 49,74 persen merupakan non-petahana. Sebanyak 298 orang atau 50,26 persen merupakan petahana. Rakyat Indonesia berharap banyak kepada DPR baru. Pertama, supaya melaksanakan fungsi DPR dengan baik dan bertanggungjawab sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam sistem politik kekinian, perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung. Untuk menunjang sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil serta memihak kepada masyarakat. Perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik. Lembaga legislatif yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer harus mampu merefleksikan diri dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial ataupun parlementer menjadi pilihan bagi masing-masing negara untuk melihat mana yang lebih cocok dan adil bagi semuanya. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks perwakilan yang diinginkan, apakah berdasar kewilayahan, suku, etnis, agama atau berdasar ikatan-ikatan kekeluargaan lainnya. Artinya, konsep perwakilannya harus mencerminkan suara masyarakat yang seutuhnya.

Sebagai lembaga politik yang modern, lembaga legislatif harus mampu bekerja dengan dasar organisasi dengan fungsi yang jelas. Untuk itu, fungsifungsi lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, relasi antara yang diwakili dengan terwakili menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tepat guna. Dalam perubahan politik yang terus terjadi, lembaga legislatif sebenarnya dituntut untuk terus memperhatikan aspek hubungan dengan konstituen. Terutama dalam melihat apakah wakil rakyat yang dipilihnya mampu bekerja demi kepentingan rakyat.

Potret DPR 2014-2019

Indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja DPR pe­riode ini adalah jumlah undang-undang yang dihasilkan. DPR yang me­nargetkan penyelesaian 189 rancangan undang-undang (RUU) da­lam program legislasi nasional selama lima tahun hingga batas akhir masa kerja hanya mampu mengesahkan 77 UU. Publik wajar saja ke­cewa. Pasalnya performa DPR periode ini bisa disebut tak sebanding de­ngan besarnya uang yang dikelola. Jumlah total APBN yang di­alo­ka­si­kan untuk lembaga legislatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp26,14 triliun. Rata-rata anggaran DPR per tahun sebesar Rp5,23 triliun. Selain itu banyak persoalan lain terkait fungsi legislasi yang dianggap tidak maksimal. Dalam hal evaluasi  kinerja pemerintah DPR belum berhasil dalam kontek membangun sebuah konsensus politik dalam menekan kinerja pemerintah. Lalu kemudian muncul suatu pemahaman yang diyakini oleh public/rakyat bahwa hampir tidak ada  kebijakan yang dilahirkan merepresentasikan kepentingan rakyat, maliankan kepenting partai. Selain itu fenomena korupsi selalu menjadi perbincangan,tercatat sekitar 24 DPR terserat kasus korupsi, kondisi ini semakin memperburuk tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR.

Potret DPR Baru: 2019-2024

Menarik menunggu seperti apa kinerja anggota DPR mendatang. Na­mun belum apa-apa publik mulai mengkhawatirkan komitmen se­bagian wakil rakyat terpilih ini dalam mengemban amanah dan ke­percayaan rakyat. Salah satu indikatornya adalah rendahnya ke­pa­tuhan mereka dalam memberikan laporan harta kekayaan pe­nye­lenggara negara (LHKPN). KPU mengumumkan hingga 30 Agustus 2019 ada 90 legislator terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. LHKPN ini penting karena bagian dari transparansi anggota legislatif sebagai pejabat publik. Dari LHKPN publik bisa mengetahui harta kekayaan yang bersangkutan. Dari LHKPN ini bisa dilacak jika ada oknum yang berpotensi potensi korupsi sehingga pencegahan masih bisa dilakukan. Dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen Senayan, hanya tiga partai yang 100% wakilnya menyerahkan LHKPN. Ketiganya adalah PPP, PAN, dan Golkar. LHKPN ini wajib diserahkan hingga batas waktu 7 September. Tidak berarti bahwa dengan tidak menyerahkan LHKPN seorang anggota DPR nanti akan korup atau kinerjanya akan buruk. Begitu pun sebaliknya. Namun, paling tidak, kepatuhan dalam urusan administrasi menunjukkan adanya keseriusan seorang wakil rakyat untuk tunduk pada aturan.

Pentingnya Kontrak Sosial: DPR vs Rakyat

Pemikiran kontrak sosial dilandasi setidak-tidaknya pada beberapa prinsip yaitu kebebasan, kesederajatan, rasionalitas, bargaining, keadilan, aggregasi, dan manfaat bersama (mutual benefit). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kedualatan negara dan negara yang dihasilkan berdasarkan kontrak sosial tersebut harus dapat memperjuangkan hak-hak politik dan kepentingan atau kehendak rakyatnya.  Teori Kontrak sosial mengharuskan orang-orang untuk mengesampingkan kecendrungan dan keinginan pribadi dan harus mempromosikan kesejahteraan setiap orang secara imparsial. Dalam perspektif kedualatan rakyat, pemilu harus dilihat sebagai sarana pemilih membuat kesepakatan bersama atau kontrak sosial dengan  DPR terpilih tentang masa depan negara dan pemerintahan pada saat proses masa kampanye, sehinggah kampanye dilihat sebagai sarana menawarkan materi kontrak sosial. Dalam posisi yang setara, DPR dan Rakyat  sama-sama sebagai subjek politik dalam merancang masa depan. Maka rakyat berhak tahu atas program-program politik dan pembangunan yang akan diperjuangkan oleh DPR ketika terpilih dan menjabat nanti. Selanjutnya, dalam rangka memastikan kontrak sosial terrealisasi dengan baik,rakyat dapat mengawasi kinerja DPR.  Jika tidak, rakyat dapat menuntut secara terbuka DPR terpilih atas janji-janji politik dan program pembangunan yang ditawarkan selama masa kampanye dan bahkan jika tetap tidak bisa terrealisasi, di Pemilu selanjutnya, rakyat dapat mengalihkan dukungan suaranya kepada DPR yang memiliki komitmen kontrak sosial.

Analisis

Setelah proses pelantikan sampai pada pemilihan ketua dan wakil ketua DPR, JPPR berharap DPR terpilih hasil Pemilu 2019 dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. DPR hasil pemilu 2019,  yang baru saja dilantik agar tidak mengulangi kembali kegaduhan dan perselisihan seperti yang terjadi pada DPR Periode 2014-2019, munculnya pimpinan DPR tandingan pada 1 Oktober 2014, munculnya dua kubu yakni dari Koalisi indonesia hebat dan koalisi merah putih. Isu uang pensiun seumur hidup menjadi kontrovesial menjalang akhir masa jabatan, pemberian dana pensiunan bagi anggota dewan dianggap tidak perlu karena kinerja lembaga tidak memuaskan. Secara umum fakta kontroversial DPR seperti: wacana  renovasi kopmleks DPR,dana aspirasi,kenaikan tunjangan,  keterlibatan ketua DPR pada kampanye Donald Trump, serta revisi UUMD3.

Alwan Ola riantoby (Koordinator Nasional JPPR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *