JPPR Resmi Laporkan Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Sandi Ke Bawaslu

posted in: Informasi | 0

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) resmi melaporkan dua kandidat capres cawapres 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran Pemilu, Senin (28/1/2019). JPPR menemukan 18 penyumbang dana fiktif di kubu Jokowi-Ma’ruf, dan 12 di kubu Prabowo-Sandiaga.

Dugaan pelanggaran yang dimaksud yakni ditemukannya belasan penyumbang dana kampanye yang tidak jelas identitasnya dari ke-dua kandidat capres cawapres yang termuat dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Sebelumnya, JPPR telah mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Namun, laporan belum diterima lantaran masih ada berkas yang perlu dilengkapi. Kini laporan telah diterima dengan teregistrasi dengan nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019.

Manager Pemantauan Seknas JPPR, Alwan Ola Riantoby, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan dengan metode study dokumen terhadap LPSDK kedua kandidat capres cawapres. Pasalnya, dalam menyusun LPSDK pasangan calon harus membuat sesuai aturan perundangan yang ada dimana harus menyertakan data lengkap pemberi sumbangan.

JPPR menemukan 18 penyumbang fiktif dana kampanye kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin. Sementara dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandaga Salahuddin Uno ditemukan 12 penyumbang fiktif.

Dari ketegori sumbangan kelompok, JPPR juga menemukan adanya penyumbang kelompok dengan identitas fiktif sebanyak dua penyumbang pada pasangan calon Presiden dan Wakil Prabowo-Sandi.

“Laporan atas temuan JPPR terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang lakukan oleh paslon capres dan cawapres 01 dan 02 terkait kebenaran identitas penyumbang,” kata Alwan di Bawaslu.

Dia menjelaskan, dari belasan penyumbang yang tidak jelas identitas nya kedua kandidat capres cawapres nominal yang diterima berfariasi. Namun, yang mereka permasalahan bukanlah jumlah namun data penyumbang yang dinilai tidak sesuai aturan PKPU no 34 Tahun 2018 dimana penyumbang harus mencantumkan identitasnya seperti, NPWP dan KTP.

Selanjutnya, tertuang dalam UU NO 7 Tahun 2019 Pasal 497 bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Serta Pasal 496 menegaskan bahwa Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Mereka pun berharap temuan adanya dugaan penyumbang fiktif dana kampanye ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Kami berharap setelah diterimanya laporan ini, Bawaslu segera menindaklanjuti,” tandas Alwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *