JPPR: Pilkada 2020, Regulasi Berbeda, Penyelenggara Dilema.

posted in: Informasi | 0

Pilkada serentak pada 2020 ditabuh akhir September nanti dan KPU telah mengumumkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Serentak 2020. Para calon peserta pilkada bisa mulai bersiap-siap untuk menyusun strategi politik di daerah masing-masing. Tidak kurang dari 270 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, akan menyelenggarakan pilkada namun ada perbedaan regulasi antara Pilkada dan Pemilu yang membuat dilema penyelenggara.

Kordinator Nasional JPPR, Alwan Ola Riantoby mengungkapkan bahwa ada perbedaan regulasi Pilkada dan Pemilu ini akan membuat dilematis pihak penyelenggara.

“Jika dikaji, memang sangat jelas terlihat perbedaannya, regulasi antara Pilkada dan Pemilu. Pilkada mengacu pada UU No 10 Tahun 2016, dan Pemilu mengacu pada UU No 7 Tahun 2017,” ujar Kornas JPPR, Alwan Ola Riantoby.

Alwan juga membeberkan bahwa dalam UU Pilkada, Pasal 24 ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

“Hampir ada sepuluh Pasal dan Ayat yang yang memiliki berbeda antara UU Pilkada dan UU Pemilu, semisal yang tadi saya jelaskan UU Pilkada pasal 24 ayat 1. Masih banyak pasal-pasal lainnya yang berbeda, seperti UU Pilkada pasal 1, pasal 23, pasal 134, pasal 135 dan pasal-pasal lainnya.” pungkasnya

“perbedaan regulasi ini harus segera disikapi, agar penyelenggara tidak dibuat bingung dan dilematis, apalagi pilkada serentak ini akan ditabuh pada akhir september nanti, maka ada atau tidak nya perubahan regulasi harus segera di putuskan, biar semuanya jelas dan terang benderang.” tutupnya. (die)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *