Dilema Pilkada 2020, Ini Perbedaan Regulasi Pilkada dan Pemilu

posted in: Informasi, Opini | 0

Pilkada serentak pada 2020 ditabuh akhir September nanti. KPU telah mengumumkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Serentak 2020. Para calon peserta pilkada bisa mulai bersiap-siap untuk menyusun strategi politik di daerah masing-masing. Tidak kurang dari 270 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, akan menyelenggarakan pilkada.

Calon perseorangan mendapat waktu yang tergolong longgar untuk mengumpulkan dukungan. Mereka bisa mengumpulkan bukti dukungan berupa KTP mulai sekarang.

Bila UU Pilkada tidak berubah, jumlah dukungan sebagai syarat pencalonan perseorangan masih sama dengan pilkada sebelumnya. Penyelenggara seakan dilematis dalam hal regulasi, menunggu adanya perubahan atau tidak.

Jika dikaji, sangat jelas terlihat perbedaan regulasi antara Pilkada dan Pemilu. Pilkada mengacu pada UU No 10 Tahun 2016, dan Pemilu mengacu pada UU No 7 Tahun 2017.

Berikut beberapa perbedaannya:

Dalam Undang-Undang Pilkada, Pasal 1 angka 17 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, Pasal 1 angka 19 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Dalam UU Pilkada, Pasal 23 ayat (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 89 ayat (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS;

Dalam UU Pilkada, Pasal 24 ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 89 ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap;

Dalam UU Pilakada, Pasal 24 ayat (2) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 128 ayat (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam UU Pilakada, Pasal 23 ayat (4) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 92 Jumlah Anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;

Dalam UU Pilakada, Pasal 1 angka 21 Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 1 angka 35 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Dalam UU Pilakada, Pasal 134 ayat (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;

Dalam UU Pilakada, Pasal 134 ayat (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 454 ayat (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;

Dalam UU Pilkada, Pasal 135 ayat (1) huruf b pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 454 ayat (1) huruf b pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masingmasing;

Dalam Pilkada Bawaslu Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran adm TSM. Dalam Pemilu Bawaslu Kab/Kota memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran adm TSM;

Dalam UU Pilakada, Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Dalam UU Pemilu, Pasal 454 ayat (1) huruf b Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Berikutnya dalam UU Pilakada, Pasal 143 ayat (3) huruf a menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 468 ayat (3) huruf a menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Dalam UU Pilakada, Pasal 143 ayat (3) huruf b mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 468 ayat (1) huruf b mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 468 ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;

Dalam UU Pilakada, Pasal 144 Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 469 ayat (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon, dan; Dalam UU Pilakada, Pasal 152 ayat (4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 486 ayat (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Dalam UU Pilakada, Pasal 144 Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 469 ayat (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon, dan; Dalam UU Pilakada, Pasal 152 ayat (4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Sedangkan dalam UU Pemilu, Pasal 486 ayat (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Alwan Ola Riantoby – Kordinator Nasional JPPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *