Amandemen UUD 1945, Sebagai Bentuk Kemunduran Demokrasi

posted in: Informasi | 0

Wacana tentang amandemen UUD 1945 santer dihembuskan dengan tujuan mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara serta mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sepanjang sejarah Indonesia, Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak empat kali, mulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan tahun 2002. Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu (1) pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR; dan (2) pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kornas JPPR, Alwan Ola Riantoby, sangat menyangkan jika wacana Amandemen UUD 1945 itu benar-benar dilaksanakan.

“Kita pernah mengalami sejarah kelam, masyarakat pada masa orde baru saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Saat institusi MPR disandera penguasa, maka MPR hanyalah alat legitimasi melanggengkan kekuasaan Presiden secara terus menerus tanpa pembatasan di zaman Soeharto, Di era orde lama dan orde baru, masyarakat Indonesia justru hidup di era yang penuh otoriterianisme. Namun jika ada yang tetap ingin kembali ke orde lama atau orde baru, maka hal tersebut merupakan suatu kemunduran yang berdampak pada masa depan demokrasi Indonesia”, Ujar Kornas JPPR, Alwan Ola Riantoby.

Alwan menambahkan bahwa wacana amandemen yang saat ini sedang ramai dibicarakan tidak jelas.

“Belum jelas apa yang menjadi agenda MPR terkait amandemen UUD 1945. Selain ingin mengaktifkan GBHN, ada keinginan untuk memperluas kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan mengembalikan UUD 1945 ke versi awal era Presiden Soekarno. Jika kondisi tersebut akan terjadi maka, Presiden akan melakukan pertanggung jawaban nya ke DPR , yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang sedangkan ke MPR, mengacu pada GBHN. Gambaran tersebut menjadi paranoit karena sangat mungkin gagasan adanya memperkuat kewenangan MPR merupakan suatu modus melegitimasi penguasa dalam merebut kekuasaan”, tandasnya.

Belajar dari jatuh nya Presiden Sokarno dan Presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) tidak terlepas dari kekuatan konstalasi politik, selaian itu era totalitarianism pada saat Soeharto berkuasa selama 32 tahun, kondisi ini semakin meyakinkan bahwa partai politik saat ini ingin kembali dengan sistem orde baru.

“Jika tetap melakukan amandemen maka banyak lembaga yang akan dibubarkan, missal Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan beberapa lembaga lain yang dibentuk berdasarkan empat kali amandemen. Serta tidak akan ada lagi Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung yang sudah empat kali diberlakukan di Indonesia,” tutup Alwan. (die)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *