JAKARTA--MI:Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary menyarankan pemilihan gubernur (Pilgub) tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Menurut Hafiz mekanisme pemilihannya dipilih DPRD provinsi saja.
"Ini usulan saya yang sudah saya obrolkan dengan Menteri Dalam Negeri. Beliau (Menteri Dalam Negeri Mardiyanto) sepertinya sependapat," kata Hafiz di kantornya, Jakarta, Selasa (18/8).
Hafiz mengusulkan itu dengan pertimbangan pemilihan gubernur secara langsung menghabiskan biaya sangat besar. "Daripada digunakan untuk pemilihan langsung, dananya bisa untuk kepentingan rakyat," kilah Hafiz.
Gubernur, menurut Hafiz, lebih banyak mengurus tugas administrasi. "Tugas pemerintahan daerah lebih banyak dilakukan oleh bupati dan walikota. Gubernur lebih berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," ujarnya.
Hafiz berpendapat pemilihan gubernur secara langsung berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat. Masyarakat akan terbelah menjadi pendukung calon tertentu. "Potensi bentrokan horizontal semakin kuat. Dengan pemilihan oleh DPRD, (konflik) bisa dikurangi," ujarnya.
Pemilihan oleh DPRD, seperti masa orde baru, menurut Hafiz juga punya kelemahan. "Tidak tertutup kemungkinan muncul politik uang. Kabarnya, politik uang saat pemilihan oleh DPRD sangat tinggi," ujarnya.
"Tetapi kalau pemilihan langsung oleh masyarakat, risikonya juga sama," jelasnya. Usulan ini, kata Hafiz, juga telah dibicarakan dengan sebagian komisioner. Ada komisioner yang sependapat, tapi ada juga yang menolak.
KPU akan membicarakan gagasan ini dalam rapat pleno guna memberikan masukan revisi Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Hafiz lebih baik Undang-undang Pemerintahan Daerah direvisi total. "Artinya, ada pemisahan antara Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah," katanya.
Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur terlalu banyak persoalan, misalnya otonomi daerah. Tetapi, Hafiz pesimistis revisi bisa selesai tahun ini karena waktu pembahasannya sangat terbatas.
Mantan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan ini juga berpendapat, pemilihan kepala daerah secara langsung perlu digabungkan. Dengan penggabungan itu, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan menjadi lebih rendah. "Saya bahkan punya gagasan, tahun depan cukup ada satu kali pemilihan serentak di semua wilayah," ujarnya.
Hafiz malah punya gagasan, 2010 itu satu kali saja pilgub serentak seluruh Indonesia. "Mekanismenya, boleh pelaksana tugas gubernur diangkat dulu atau diperpanjang supaya bisa serentak. Ada pikiran seperti itu. Perlu dipikirkan lagi. Ini kan baru gagasan. Pada 2010 kan ada 240-an kalau tidak salah 243 pilkada. Kalau bisa satu hari saja seragam pilkada, jadi biayanya enteng. Kemudian mobilisasi massa tidak akan terjadi," katanya.
This entry was posted on 19-08-2009 10:52. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment.
Last update on 19-08-2009 10:52 Views: 1718
(0 vote)
Views: 1718