Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat

Pengumuman DPT di TPS

HASIL PANTAUAN
PENGUMUMAN DPT DI TPS

Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai dilaksanakan yang kemudian dilanjutkan dengan proses rekapitulasi di PPK dan KUP serta penetapan pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Dalam versi Quick Count, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah melahirkan pemenang walaupun proses pemilu masih belum selesai karena penetapan pemenang nantinya akan dilakukan oleh KPU.

Dengan perolehan suara dalam versi quick count tersebut telah berdampak pada perubahan konstelasi politik di kalangan elit politik termasuk partai politik. Sehingga konstelasi pada saat kontestasi berlangsung relatif berangsur-angsur mulai berubah yang dicerminkan oleh sikap, pandangan-pandangan politik melalui manuver para elit dan lain sebagainya.

Proses pemilu presiden dan wakil presiden telah menyisakan berbagai masalah. Salah satu persoalan krusial dalam pemilu ini adalah partisipasi pemilih dalam pemilu. Untuk dapat berpartisipasi, masyarakat harus terlebih dahulu terdaftar dalam susuanan Daftar Pemilih Tetap. Walaupun kemudian melalui keputusan MK penggunaan KTP diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Lahirnya keputusan MK tersebut setelah sebelumnya melalui dialektika yang panjang yang terjadi antara berbagai pihak dengan KPU untuk menciptakan Daftar Pemilih yang berkualitas. Hal tersebut penting dilakukan karena secara procedural, DPT memiliki peranan penting bagi keberlangsungan pemilu.

Berdasarkan pantauan JPPR terhadap 500 TPS guna mengungkap apakah prosedur pemilu berupa Pengumuman dan Pemasangan DPT dilakukan di TPS. Dan berdasarkan hasil temuan JPPR terhadap hal tersebut sebagaimana dalam gambar dibawah ini :

Dari grafik ini, terlihat bahwa ada 86 % TPS yang mengumumkan/memasang DPT di TPS, sedangkan 14% TPS lainnya tidak mengumumkan atau memasang DPT di TPS.

Berdasarkan data tersebut, maka JPPR sangat menyayangkan sikap KPPS yang tidak mengikuti prosedur pemilu secara baik termasuk memberikan publikasi terhadap DPT tersebut. Apalagi dengan mengingat kuatnya diskursus DPT menjelang keputusan MK. Kuatnya tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik serta menyelenggarakan pemilu yang berkualitas tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja oleh KPU dan jajarannya.

Oleh karena itu, JPPR merasa menganggap penting untuk KPU dapat menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi termasuk mengungkapkan berbagai kesdulitan yang dihadapi KPU. Ini penting dilakukan sebagai bahan proyeksi perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

DEPUTI JPPR

YUSFITRIADI
081 2890 0723

17-07-2009 12:28 Published in Press Release, Press Release

This entry was posted on 17-07-2009 12:28. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment. Last update on 17-07-2009 12:28
Views: 3124

Users' Comments (0)

Average user rating

(0 vote)

Comment an article

No comment posted