PRESS Release JPPR
| Pengumuman DPT di TPSFriday, 17 July 2009 | Ramdan WibisanaHASIL PANTAUAN PENGUMUMAN DPT DI TPS Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai... Read More... |
Artikel
| ANATOMI KEKISRUHAN DPTThursday, 16 April 2009 | Ramdan Wibisana Oleh Irvan Mawardi* Mungkinkah ada pemilu ulang? Tiba-tiba pertanyaan ini menyeruak akhir-akhir ini di tengah publik seiring dengan semakin banyaknya muncul penyimpangan dan kecurangan dalam... Read More... |
Komentar Terbaru
| Partai Demokrasi Indonesia... |
|
daftar gmn nih say mau daftar jadi kader pdip |
| 04/03/10 22:10 More... |
| By riski |
| Warga Jakarta Mencontreng,... |
javascript:mxc_smilie(' ')
ya...
|
| 29/01/10 19:52 More... |
| By ivon |
| Pemilihan Gubernur tidak... |
|
Pilgub tak langsung; keputusasaan! Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn... |
| 18/01/10 09:03 More... |
| By Bosman Sultra |
| Sebutan Calon Independen... |
|
makash terima kasih atas informasinya
|
| 14/01/10 13:42 More... |
| By bayu ardiansyah |
| Depdagri-DPR Bahas Jadwal... |
|
jadwal pilkada Bisa minta bantuan jadwal pilkada... |
| 01/01/10 22:10 More... |
| By Budi HS |
| Pemilihan Gubernur tidak Langsung, Usulan Gegabah |
|
|
|
JAKARTA--MI: Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) menilai usulan pilgub tidak langsung dipilih rakyat gegabah dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Pilgub seperti itu akan mengembalikan sistem ke masa orde baru yang memberi kekuasaan hanya kepada segelintir anggota DPRD provinsi.
"Kalau alasannya biaya mahal dengan pilgub langsung dipilih rakyat, banyak sekali cara yang bisa membuat efisien. Jangan karena KPU tidak mampu bekerja efisien lalu mengusulkan pilgub cukup dipilih DPRD provinsi. Kesimpulan seperti itu gegabah dan buru-buru, karena belum tentu berdasarkan hasil evaluasi dan statistik pilgub yang sudah dilaksanakan," ujar Hadar.
Hadar mengatakan KPU sebaiknya melakukan evaluasi secara komprehensif dan lengkap data statistik. "Setelah itu, KPU mendiskusikan hasil evaluasi itu. Kemudian dari situ baru dicarikan solusi," ujar Hadar.
Sampai saat ini, KPU belum melakukan evaluasi itu secara terbuka. "Jangan-jangan Ketua KPU menyatakan biaya mahal pilgub langsung, hanya kesimpulan pribadi sendiri tanpa dilandasi data-data statistik. Jangan dikira kalau pemilihan oleh DPRD provinsi tidak mengeluarkan biaya banyak. Mari kiba bandingkan mana lebih boros kalau dipilih DPRD atau dipilih langsung. Tapi ukurannya, tidak di situ saja. harga demokrasi tidak bisa diukur dari uang saja," ujarnya.
Mengenai konflik, dipilih DPRD provinsi juga menimbulkan konflik. "Politik uang juga terjadi ketika gubernur dipilih DPRD provinsi pada masa lalu. Jadi, kalau mau benar-benar, harus berdasarkan evaluasi yang terbuka dan lengkap dan data statistik," ujarnya.
Sumber : www.mediaindonesia.com
Users' Comments (1) |
|
|
18-01-2010 09:03, IP 125.167.125.74, Guest Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn diwacanakan dulu sebelum mencari jalan keluar lain. Kenapa tidak ada gagasan tuk melaksanakan Pemilu Eksekutif serentak sebagaimana Pemilu Legislatif. Janganlah keputusasaan itu ditunjukkan sebelum berikhtiar,,,,Bila Pemilu Eksekutif (preswapres/kadawakadaprov/ kab/kota) serentak, anggaran yang dikeluarkan sangat efektif, dengan tidak membuat suatu ide kemunduran demokrasi,,,, » Reply to this comment... |
||
|
mXcomment 1.0.4 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|

javascript:mxc_smilie('
')
ya...




(0 vote)
Views: 1081