Lembaga Pengawas Berkontribusi terhadap Pemilu Terburuk

Jakarta, Kompas - Fungsi pengawasan sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 dinilai tidak optimal. Kehadiran Badan Pengawas Pemilu sebagai institusi permanen mesti dievaluasi kembali. Anggaran besar yang dihabiskan Bawaslu dinilai tidak sebanding dengan capaian kinerja.

Hal tersebut mengemuka dalam workshop yang diselenggarakan organisasi pemantau pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Jakarta, Rabu (12/8. Tampil sebagai pemateri adalah mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004 Didik Supriyanto dan Koordinator Nasional JPPR Daniel Zuhron. Untuk mencapai pengawasan terbaik bisa dilakukan dengan mendorong penguatan pemantauan pemilu oleh elemen masyarakat secara langsung. Didik menyitir penilaian sejumlah kalangan mengenai Pemilu 2009 yang terburuk sepanjang sejarah. ”Lembaga pengawas berkontribusi atas kekacauan tersebut,” katanya.

Secara umum, dengan Undang-Undang Nomor 22/2007 mengenai Penyelenggara Pemilu, lembaga pengawas dengan Bawaslu yang permanen di tingkat pusat relatif lebih kuat ketimbang saat pemilu sebelumnya. Kehadiran pengawas pun bisa sampai ke tingkat desa.

Faktanya, tanpa kehadiran polisi dan jaksa di lembaga pengawas, kekuatan pengawas pemilu sebagai lembaga penegak hukum hilang.

Hal itu diperburuk dengan lagak laku aparat pengawas pemilu yang serupa ”pejabat” yang akhirnya gagal menjalankan fungsi pengawasan. ”Apa yang dikerjakan oleh aparat Bawaslu tidak lebih fungsi pemantauan yang ’dinegerikan’,” sebut Didik.
Tukang pos

Sementara Daniel Zuhron pun sepakat lembaga pengawas mesti dipertimbangkan keberadaannya. Selama ini lembaga pengawas hanya berfungsi semacam administrator, semacam ”tukang pos” saja. Karena itu, aktivitas pengawasan mestinya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, bukan oleh lembaga negara.

Alokasi anggaran untuk lembaga pengawas pemilu dapat dialokasikan untuk pendidikan hukum masyarakat, baik untuk peningkatan kapasitas pemahaman individual maupun peran pemantauan.

Menurut Didik, lebih baik fungsi pengawasan pemilu dikembalikan kepada masyarakat. Jika 10 persen dari anggaran untuk Bawaslu dan aparatnya di daerah yang dua tahun pertama saja mencapai Rp 2,1 triliun bisa dialokasikan untuk masyarakat dalam pemantauan pemilu, efeknya bisa jauh lebih positif. Yang terpenting ada semacam panitia pemantau nasional untuk mencegah KPU sebagai penyelenggara pemilu bertindak sewenang-wenang terhadap organisasi pemantau.

Selama ini, kehadiran lembaga pengawas pemilu malahan membuat peserta pemilu dan tim pendukungnya tidak bekerja keras membongkar pelanggaran pemilu. Padahal, harapan peserta pemilu agar lembaga pengawas menjadi lembaga yang kuat dan tegas justru tidak tercapai.

15-08-2009 01:41 Published in The News, Pemilu

This entry was posted on 15-08-2009 01:41. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment. Last update on 15-08-2009 01:41
Views: 1087    

Users' Comments (0)

Average user rating    (0 vote)

Comment an article   Name   E-mail    Title Available characters: 600  Notify me of follow-up comments Enter what you see:

No comment posted