PRESS Release JPPR
| Pengumuman DPT di TPSFriday, 17 July 2009 | Ramdan WibisanaHASIL PANTAUAN PENGUMUMAN DPT DI TPS Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai... Read More... |
Artikel
| ANATOMI KEKISRUHAN DPTThursday, 16 April 2009 | Ramdan Wibisana Oleh Irvan Mawardi* Mungkinkah ada pemilu ulang? Tiba-tiba pertanyaan ini menyeruak akhir-akhir ini di tengah publik seiring dengan semakin banyaknya muncul penyimpangan dan kecurangan dalam... Read More... |
Komentar Terbaru
| Partai Demokrasi Indonesia... |
|
daftar gmn nih say mau daftar jadi kader pdip |
| 04/03/10 22:10 More... |
| By riski |
| Warga Jakarta Mencontreng,... |
javascript:mxc_smilie(' ')
ya...
|
| 29/01/10 19:52 More... |
| By ivon |
| Pemilihan Gubernur tidak... |
|
Pilgub tak langsung; keputusasaan! Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn... |
| 18/01/10 09:03 More... |
| By Bosman Sultra |
| Sebutan Calon Independen... |
|
makash terima kasih atas informasinya
|
| 14/01/10 13:42 More... |
| By bayu ardiansyah |
| Depdagri-DPR Bahas Jadwal... |
|
jadwal pilkada Bisa minta bantuan jadwal pilkada... |
| 01/01/10 22:10 More... |
| By Budi HS |
| Pokja Pemantau: Bawaslu Bubar Saja |
|
|
|
JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tak lagi layak dipertahankan. Sejumlah lembaga pemantau pemilu mengusulkan agar Bawaslu dibubarkan. Berbagai ketidakberesan penyelenggaraan pemilu, salah satunya karena lemahnya pengawasan Bawaslu.
Pernyataan ini disampaikan Pokja Pemantau Penyelenggara Pemilu, Kamis (13/8) di Jakarta.
"Bawaslu sangat mungkin diutak-atik. Pengalaman di luar negeri, lembaga panwas tidak ada. Ke depannya, tidak perlu lagi ada Bawaslu," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Daniel Zuchron.
Sebagai lembaga negara yang segala sesuatunya difasilitasi anggaran negara, output kerja Bawaslu dinilai tak sepadan. "Dana Bawaslu itu menghabiskan Rp 2 triliun. Tapi pemilu ini hasilnya diberikan catatan oleh MK," kata dia.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw sependapat, keberadaan Bawaslu tak cukup efektif untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis. Selama ini, lembaga yang dipimpin Nur Hidayat Sardini itu dinilai lebih banyak bergerak di luar wilayahnya.
"Pemilu 2009 menunjukkan kita tidak perlu lagi lembaga pengawas. Jaringan Bawaslu diperluas sampai ke desa, tapi pengawasannya tidak ada. Pengawas lebih banyak teriak-teriak diluar. Tapi ibarat anjing menggonggong, kafilah berlalu," kata Jeirry.
Jika lembaga pengawas tak ada, siapa yang akan mengawal kerja penyelenggara pemilu? Jeirry mengatakan, pengawasan bisa diserahkan kepada masyarakat dan pemantau. Akan tetapi, mekanismenya seperti apa, menurutnya, bisa ditemukan solusi terbaik.
Sumber : www.kompas.com
Users' Comments (0) |
|
|
No comment posted
mXcomment 1.0.4 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|

javascript:mxc_smilie('
')
ya...




(0 vote)
Views: 945