Mengawal Demokrasi Nepal

Oleh : Masykurudin Hafidz

Relawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Nepal mengadakan pesta demokrasi November nanti. Negara dengan pelataran gunung Hilamaya ini sepakat untuk membentuk majelis konstituante yang bertugas memutuskan masa depan warga yang mayoritas memeluk agama Hindu tersebut. Dunia akan menunggu, apakah majelis ini akan mempertahankan bentuk negara monarkhi yang sudah berlangsung lebih dari dua abad atau menggantinya dengan sistem republik.

Sejarah politik Nepal memang tak sedingin cuaca alamnya. Kesepakatan untuk merundingkan kekuasaan ini didapat setelah melalui pemberontakan dan gelombang protes dengan korban luar biasa banyak dan (sebenarnya) tidak perlu. Awalnya adalah keputusan Raja Gyanendra yang mengambil alih pemerintahan dan memecat sang perdana menteri, Sir Bahadur Deuba. Alasannya, ia tidak mampu menumpas para pemberontak negeri. Menurut Deuba sendiri, pemecatannya lebih didasarkan pada keinginan Gyanendra untuk tetap mempertahankan sekaligus memperluas kekuasaan politik Nepal.

Silang pendapat inilah yang kemudian memicu kecaman publik dan meluas menjadi gerakan demonstrasi. Gerakan ini makin besar setelah Kelompok Maois yang sejak awal menjadi musuh pemerintah (baca; pemberontak) bergabung dengan tujuh partai oposisi dalam menggalang dukungan untuk memprotes kebijakan Gyanendra. Puncaknya adalah sepanjang bulan April 2006 lalu. Para demonstran terus menerus melakukan tekanan dengan melakukan aksi mogok nasional. Gerakan ini membuat pemerintah melakukan jam malam serta tidak segan-segan memukul dan menembak siapa saja yang melanggar larangan keluar rumah. Korbanpun tak terelakkan, setidaknya empat puluh tiga orang meregang nyawa.

Konflik berkepanjangan ini akhirnya menyadarkan Raja Gyanendra. Untuk menghindari kekacauan yang lebih parah, ia tampil di televisi mengumumkan bahwa sudah saatnya kekuasaan dikembalikan ke rakyat Nepal. Pernyataan Raja Gyanendra ini ternyata tidak menurunkan gelombang demonstrasi karena dinilai tidak mengabulkan permintaan dari para demonstran itu sendiri.

Singkat cerita, setelah mengalami banyak negosiasi, akhirnya pihak pemberontak dan pemerintah sepakat untuk membentuk majelis konstituante melalui pemilihan 22 november nanti. Pemilihan ini tentu sangat krusial dalam proses demokratisasi Nepal sekaligus situasinya terutama menyangkut hubungan pemerintah dengan kelompok Maois.

Tidak mengherankan jika Maois menjadi sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Kelompok yang beraliran Komunis ini mempunyai banyak dukungan di pedalaman Nepal sehingga mereka dengan mudah mengerahkan kekuatan untuk turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah. Militansi kelompok Maois tak perlu diragukan. Bahkan mereka mempunyai ribuan anggota dan petempur yang siap mati dalam memperjuangkan ideologinya. Selama sepuluh tahun terakhir, setidaknya terdapat 13.000 nyawa yang menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang berbendara palu arit ini. Pemilihan Nepal sendiri akan diikuti sedikitnya 62 partai yang memperebutkan sekitar 17, 5 juta suara. Jumlah  yang disediakan dari pemilihan ini sebanyak 241 kursi yang dibagi dalam dua wilayah.

Salah satu lembaga yang berjuang mengawal demokrasi di Nepal adalah Asia Network for Free Election (ANFREL). Lembaga yang bermarkas di Thailand ini merencanakan untuk mengirim lebih dari 100 relawan dari berbagai negara di Asia yang akan memantau di setiap daerah di Nepal. Pemantauan ini tidak lain dimaksudkan untuk mendukung proses pemilihan yang kredibel dan transparan. 

Atas undangan ANFREL, JPPR mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam mensuksesan pelaksanaan proses pemilihan di Nepal nanti. Layaknya lembaga pemantau, JPPR  tentu akan serius mengawal demokrasi disana. JPPR dipilih untuk ikut serta karena selama ini JPPR telah berusaha mewujudkan masyarakat yang sadar, berpengetahuan dan partisipatif dalam membangun kedaulatan rakyat di Indonesia. Kita patut berbangga, sekaligus bertanggung jawab atas undangan itu

Sumber: milis Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

19-09-2007 16:12 Published in Artikel, Opini

This entry was posted on 19-09-2007 16:12. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment. Last update on 19-09-2007 16:12
Views: 3925    

Users' Comments (1)

Average user rating    (0 vote)

Posted by Ichal Supriadi 17-11-2007 20:05, IP 124.120.179.241, Guest   Project Coordinator hhmmmmm, aku pikir isinya apa di dalam waktu aku baca icon mengawal demokrasi Nepal, ternyata tulisan kamu yah. oke teruskan untuk menulis....semoga menjadi penulis handal Indonesia.    best regard   » Report this comment to administrator » Reply to this comment...

Comment an article   Name   E-mail    Title Available characters: 600  Notify me of follow-up comments Enter what you see: