PRESS Release JPPR
| Pengumuman DPT di TPSFriday, 17 July 2009 | Ramdan WibisanaHASIL PANTAUAN PENGUMUMAN DPT DI TPS Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai... Read More... |
Artikel
| ANATOMI KEKISRUHAN DPTThursday, 16 April 2009 | Ramdan Wibisana Oleh Irvan Mawardi* Mungkinkah ada pemilu ulang? Tiba-tiba pertanyaan ini menyeruak akhir-akhir ini di tengah publik seiring dengan semakin banyaknya muncul penyimpangan dan kecurangan dalam... Read More... |
Komentar Terbaru
| Partai Demokrasi Indonesia... |
|
daftar gmn nih say mau daftar jadi kader pdip |
| 04/03/10 22:10 More... |
| By riski |
| Warga Jakarta Mencontreng,... |
javascript:mxc_smilie(' ')
ya...
|
| 29/01/10 19:52 More... |
| By ivon |
| Pemilihan Gubernur tidak... |
|
Pilgub tak langsung; keputusasaan! Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn... |
| 18/01/10 09:03 More... |
| By Bosman Sultra |
| Sebutan Calon Independen... |
|
makash terima kasih atas informasinya
|
| 14/01/10 13:42 More... |
| By bayu ardiansyah |
| Depdagri-DPR Bahas Jadwal... |
|
jadwal pilkada Bisa minta bantuan jadwal pilkada... |
| 01/01/10 22:10 More... |
| By Budi HS |
Main Menu
| Beranda |
| Tentang JPPR |
| Artikel |
| Berita |
| Press Release |
| Download |
| Birokrasi Itu Harus Melayani |
|
|
|
Bagi sebagian besar masyarakat, birokrasi adalah momok. Selain ketat, bertele-tele, juga menghabiskan banyak biaya.
Karena itu, tidak heran jika perubahan birokrasi dan tata pemerintahan menjadi salah satu agenda yang akan dilakukan Fauzi Bowo dalam memimpin Jakarta ke depan. Tapi bagaimana ia akan mengubahnya?
Berikut wawancara M Zaenal Arifin dari JPPR dengan Pakar Ilmu Pemerintahan, Dr Amri Yousa.
Secara umum, apa sebenarnya problem mendasar dalam birokrasi kita?
Birokrasi bersifat hierarkis. Karenanya timbul beberapa kondisi. Pertama, kreativitas bawahan menjadi hilang. Bawahan harus ikut atasan dan atasan pasti selalu mau menang dan benar. Kedua, pejabat birokrasi tidak responsif, lamban, dan tidak peka terhadap masyarakat yang dilayani. Ketiga, setiap hal yang benar yang disampaikan bawahan kepada atasan takkan pernah digubris. Semua problem ini tak lepas dari budaya kita yang masih kental dengan budaya paternalistik dan primordial, selain karena faktor personal.
Lalu, apa solusinya?
Melalui kontrol eksternal. Artinya, masyarakat mesti turut mengontrol setiap produk birokrasi, baik internal maupun eksternal. Kontrol dari masyarakat menjadi kata kunci. Misalnya, produk eksternal ialah terkait pelayanan publik, apakah sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat atau tidak. Sedang produk internal berkenaan dengan apakah jajaran birokrasi sudah mengikuti prosedur dan transparan, ataukah belum.
Selain kontrol eksternal, ada beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan problem hierarki tersebut. Pertama, restrukturisasi birokrasi. Hierarki dalam birokrasi tidak boleh panjang, mesti ada pemangkasan.
Untuk itu, diperlukan jabatan fungsional yang langsung bertanggung jawab terhadap pengambil kebijakan. Kedua, terkait aspek akuntabilitas. Maksudnya, tiap produk birokrasi harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Minimal dalam bentuk informasi, tiap produk birokrasi harus sampai pada masyarakat, dan kalau ada masalah, masyarakat bisa melakukan pengaduan.
Bagaimana dengan janji Fauzi Bowo saat kampanye yang akan memperbaiki tata kelola pemerintahan demi perbaikan birokrasi?
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus meliputi beberapa hal.
Pertama, transparansi. Perumusan setiap kebijakan, sebelum ditetapkan menjadi perda, harus melibatkan publik. Setelah ditetapkan menjadi perda, setiap program kerja dan kegiatan mesti disosialisasikan kepada masyarakat luas. Kalau ini tidak dilakukan, kebijakan yang diambil hanyalah bohong belaka.
Kedua, responsif. Artinya, yang diberikan oleh birokrasi harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Ini hanya terjadi kalau masyarakat ikut dalam proses perumusan anggaran.
Apakah birokrasi yang banyak kekurangan itu terkait dengan pendapatan birokrat?
Iya. Bahkan ada satu kebiasaan jelek dalam birokrasi kita yang sudah masyhur dikenal luas: "Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah?" Hal ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah.
Misalnya tentang pembuatan KTP yang harus bayar mahal?
Persoalan pembuatan KTP dengan dipungut biaya adalah persoalan yang menarik. Secara filosofis, KTP sebenarnya merupakan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan masyarakat. KTP termasuk persoalan regulasi, dan itu adalah tugas pemerintah. Jadi, pembuatan KTP seharusnya gratis.
Apakah problem demikian terkait dengan pola pikir?
Satu penyakit lain birokrasi yang mesti diwaspadai ialah kecenderungan untuk selalu memperbanyak kegiatan dan program hanya demi memenuhi kepentingan pejabat birokrasi, bukan kepentingan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus mengetahui bagaimana struktur APBD. Penting diingat, terdapat dua komponen dalam APBD, yaitu belanja langsung dan tak langsung. Belanja langsung tidak semuanya dinikmati oleh masyarakat, tapi juga oleh pejabat birokrasi. Sedang belanja tak langsung hanya diperuntukkan bagi kepentingan pejabat birokrasi. Artinya, kalau belanja tak langsung lebih besar ketimbang belanja langsung, itu mengandaikan bahwa APBD belum memihak kepada kepentingan masyarakat.
Jika demikian, lalu apa yang mesti dilakukan oleh Fauzi Bowo ke depan terkait dengan pembenahan birokrasi?
Pertama, penyusunan standar kinerja seluruh aparatur, mulai dari Eselon I dan seterusnya. Selain itu, gubernur baru harus berani mengevaluasi kinerja pegawai, apakah sudah memenuhi standar kinerja atau tidak. Evaluasi kinerja pegawai bisa ditempuh melalui pengembangan mutu pegawai. Itu bisa dilakukan melalui diklat atau bahkan mutasi.
Kedua, mengubah budaya proyek menjadi budaya pelayanan terhadap masyarakat. Saya sebut budaya proyek karena pemerintah sering mengadakan pelbagai proyek tanpa mencerminkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, hal penting lainnya yang musti dilakukan ialah perlunya perencanaan dari bawah secara serius.
Lalu, bagaimana peran masyarakat dalam menunjang perbaikan birokrasi di Jakarta?
Masyarakat harus berani menuntut untuk terlibat dan berpatisipasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kebijakan. Harus ada ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam ketiga hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang mesti. Tanpa ini, birokrasi di Jakarta hanya akan berjalan seperti biasanya, tidak memihak masyarakat luas. *
Sumber : http://www.suarapembaruan.com/News/2007/09/10/index.html
Users' Comments (1) |
|
|
16-04-2009 11:14, IP 87.118.102.154, Guest Maklum saja, birokrat kita kan msh banyak yg sisa2 penjajah yg tidak ikhlas klo ajaran meneer2 itu dihapuskan. Saya akan pilih capres yg berani mengorbankan popularitas dan menanggung resiko tidak dipilih oknum PNS dengan bikin janji tertulis akan menyapu rata semua jenjang birokrasi yg bikin susah rakyat. » Reply to this comment... |
||
|
mXcomment 1.0.4 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|

javascript:mxc_smilie('
')
ya...




(0 vote)
Views: 4212