PRESS Release JPPR
| Pengumuman DPT di TPSFriday, 17 July 2009 | Ramdan WibisanaHASIL PANTAUAN PENGUMUMAN DPT DI TPS Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai... Read More... |
Artikel
| ANATOMI KEKISRUHAN DPTThursday, 16 April 2009 | Ramdan Wibisana Oleh Irvan Mawardi* Mungkinkah ada pemilu ulang? Tiba-tiba pertanyaan ini menyeruak akhir-akhir ini di tengah publik seiring dengan semakin banyaknya muncul penyimpangan dan kecurangan dalam... Read More... |
Komentar Terbaru
| Partai Demokrasi Indonesia... |
|
daftar gmn nih say mau daftar jadi kader pdip |
| 04/03/10 22:10 More... |
| By riski |
| Warga Jakarta Mencontreng,... |
javascript:mxc_smilie(' ')
ya...
|
| 29/01/10 19:52 More... |
| By ivon |
| Pemilihan Gubernur tidak... |
|
Pilgub tak langsung; keputusasaan! Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn... |
| 18/01/10 09:03 More... |
| By Bosman Sultra |
| Sebutan Calon Independen... |
|
makash terima kasih atas informasinya
|
| 14/01/10 13:42 More... |
| By bayu ardiansyah |
| Depdagri-DPR Bahas Jadwal... |
|
jadwal pilkada Bisa minta bantuan jadwal pilkada... |
| 01/01/10 22:10 More... |
| By Budi HS |
| Pejabat Utamakan Etika Politik |
|
|
|
[JAKARTA] Pejabat negara yang saat ini juga menjadi pengurus partai politik, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, diimbau untuk mengutamakan etika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Para pejabat negara harus memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat menggelar Safari Ramadan yang kerap dibungkus dengan kegiatan kampanye terselubung.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui sulit untuk mengawasi dan memberikan peringatan kepada pejabat yang berkampanye melalui Safari Ramadan dengan menggunakan fasilitas negara.
"Kalau terang-terangan mereka berkampanye kemudian menggunakan fasilitas negara, padahal saat itu mereka sedang melakukan kunjungan kerja, tentu mudah bagi kami untuk menyemprit pejabat negara itu.
Tetapi, jika terselubung, sulit untuk diawasi. Itu bukan hal yang mudah, karena pasti partai politik menggunakan ruang untuk bermanuver politik," kata anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, kepada SP di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurutnya, saat puasa memang banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan pejabat negara, seperti bertemu kiai-kiai, berkunjung ke pesantren, dan membagi-bagikan sumbangan ke fakir miskin.
Sebetulnya, tidak ada yang salah dari kegiatan tersebut jika tidak masuk dalam konteks kampanye. Persoalannya, beberapa pejabat negara saat ini juga menjabat sebagai pemimpin atau pengurus partai politik.
Bambang mengakui saat ini Bawaslu diuji untuk mendefinisikan apakah sumbangan ke fakir miskin saat bulan puasa, dengan dibalut oleh atribut partai, termasuk politik uang atau bukan. Hal lain yang sulit dipantau adalah ketika pejabat negara berkunjung ke daerah dengan menggunakan fasilitas negara, kemudian memanfaatkan kunjungan itu untuk kepentingan parpol.
Karena itu, salah satu cara untuk menghentikan kegiatan kampanye terselubung itu adalah etika politik pejabat negara harus ditegakkan. Pejabat negara yang sekaligus pemimpin parpol seharusnya sadar dalam melaksanakan tugas negara.
Dibolehkan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan kampanye pada bulan puasa tetap dibolehkan. Yang tidak boleh berkampanye adalah pada hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri.
"Kemarin memang ada beberapa yang dipersoalkan seperti Al-Quran yang ada gambar partainya. Tapi, yang terpenting jangan ada kampanye di masjid atau di tempat ibadah lain serta di madrasah atau sekolah. Selama kegiatan parpol di tempat itu tidak ada unsur kampanye, tidak masalah," kata Hafiz.
Aturan kampanye harus dipatuhi jika kegiatan parpol di tempat-tempat tersebut mengandung unsur kampanye. Misalnya, dilakukan di ruangan tertutup dengan menghadirkan massa di tingkat kabupaten/kota sebanyak 250 orang, tingkat provinsi sebanyak 500 orang, dan tingkat pusat sebanyak 1.000 orang.
Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan melakukan safari ramadan selama bulan puasa. Presiden beserta rombongan akan mengunjungi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Acara safari Ramadan itu dilakukan sambil melaksanakan tugas kenegaraan, tetapi tidak terkait dengan Pemilu 2009.
Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa menyangkal kalau acara itu terkait dengan kepentingan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. Menurutnya, jadwal lengkap Safari Ramadan Presiden itu masih disusun.
Sumber : www.suarapembaruan.com
Users' Comments (1) |
|
|
30-10-2009 20:22, IP 125.160.17.23, Guest kalau namanya etika ya yang penting harus tahu diri, jangan asal lakukan tindakan yang ternyata tidak baik dipandang oleh orang atau kelompok lain. bukan asal menghormati tapi sebagai manusia, terlebih yang mempunyai kedudukan yang harus memberi teladan yang baik. » Reply to this comment... |
||
|
mXcomment 1.0.4 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|

javascript:mxc_smilie('
')
ya...




(0 vote)
Views: 598