Beranda arrow Berita arrow Pemilu arrow Pejabat Utamakan Etika Politik
Mar 16
Tuesday

PRESS Release JPPR

Pengumuman DPT di TPS

Friday, 17 July 2009 | Ramdan Wibisana

HASIL PANTAUAN PENGUMUMAN DPT DI TPS Pemilu telah hampir usai dilaksanakan, Dan masih menyisakan beberapa tahapan selanjutanya. Proses pemungutan dan penghitungan di tingkat TPS telah selesai...
Read More...

Artikel

ANATOMI KEKISRUHAN DPT

Thursday, 16 April 2009 | Ramdan Wibisana

Oleh Irvan Mawardi* Mungkinkah ada pemilu ulang? Tiba-tiba pertanyaan ini menyeruak akhir-akhir ini di tengah publik seiring dengan semakin banyaknya muncul penyimpangan dan kecurangan dalam...
Read More...

Komentar Terbaru

Partai Demokrasi Indonesia...
daftar
gmn nih say mau daftar jadi kader pdip
04/03/10 22:10 More...
By riski

Warga Jakarta Mencontreng,...
:( javascript:mxc_smilie(':?') ya...
29/01/10 19:52 More...
By ivon

Pemilihan Gubernur tidak...
Pilgub tak langsung; keputusasaan!
Sebaiknya Pemilukada tak langsung jgn...
18/01/10 09:03 More...
By Bosman Sultra

Sebutan Calon Independen...
makash
terima kasih atas informasinya :)
14/01/10 13:42 More...
By bayu ardiansyah

Depdagri-DPR Bahas Jadwal...
jadwal pilkada
Bisa minta bantuan jadwal pilkada...
01/01/10 22:10 More...
By Budi HS

Download Terbaru

Dec.22
Downloads
FileDeepening Democracy In Indonesia
Dec.16
Downloads
FileContoh Surat Suara DPD Pemilu 2009
Dec.16
Downloads
FileContoh Surat Suara DPR Pemilu 2009
Dec.16
Downloads
FileContoh Surat Suara DPRD Propinsi Pemilu 2009
Dec.15
Downloads
FileLAPORAN HASIL KAJIAN TENTANG PENGAWASAN DALAM PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA
Pejabat Utamakan Etika Politik PDF Cetak E-mail

[JAKARTA] Pejabat negara yang saat ini juga menjadi pengurus partai politik, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, diimbau untuk mengutamakan etika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Para pejabat negara harus memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat menggelar Safari Ramadan yang kerap dibungkus dengan kegiatan kampanye terselubung.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui sulit untuk mengawasi dan memberikan peringatan kepada pejabat yang berkampanye melalui Safari Ramadan dengan menggunakan fasilitas negara.

 

"Kalau terang-terangan mereka berkampanye kemudian menggunakan fasilitas negara, padahal saat itu mereka sedang melakukan kunjungan kerja, tentu mudah bagi kami untuk menyemprit pejabat negara itu.

 

Tetapi, jika terselubung, sulit untuk diawasi. Itu bukan hal yang mudah, karena pasti partai politik menggunakan ruang untuk bermanuver politik," kata anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, kepada SP di Jakarta, Selasa (2/9).

 

Menurutnya, saat puasa memang banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan pejabat negara, seperti bertemu kiai-kiai, berkunjung ke pesantren, dan membagi-bagikan sumbangan ke fakir miskin.

 

Sebetulnya, tidak ada yang salah dari kegiatan tersebut jika tidak masuk dalam konteks kampanye. Persoalannya, beberapa pejabat negara saat ini juga menjabat sebagai pemimpin atau pengurus partai politik.

 

Bambang mengakui saat ini Bawaslu diuji untuk mendefinisikan apakah sumbangan ke fakir miskin saat bulan puasa, dengan dibalut oleh atribut partai, termasuk politik uang atau bukan. Hal lain yang sulit dipantau adalah ketika pejabat negara berkunjung ke daerah dengan menggunakan fasilitas negara, kemudian memanfaatkan kunjungan itu untuk kepentingan parpol.

 

Karena itu, salah satu cara untuk menghentikan kegiatan kampanye terselubung itu adalah etika politik pejabat negara harus ditegakkan. Pejabat negara yang sekaligus pemimpin parpol seharusnya sadar dalam melaksanakan tugas negara.

 

 

Dibolehkan

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan kampanye pada bulan puasa tetap dibolehkan. Yang tidak boleh berkampanye adalah pada hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri.

 

"Kemarin memang ada beberapa yang dipersoalkan seperti Al-Quran yang ada gambar partainya. Tapi, yang terpenting jangan ada kampanye di masjid atau di tempat ibadah lain serta di madrasah atau sekolah. Selama kegiatan parpol di tempat itu tidak ada unsur kampanye, tidak masalah," kata Hafiz.

 

Aturan kampanye harus dipatuhi jika kegiatan parpol di tempat-tempat tersebut mengandung unsur kampanye. Misalnya, dilakukan di ruangan tertutup dengan menghadirkan massa di tingkat kabupaten/kota sebanyak 250 orang, tingkat provinsi sebanyak 500 orang, dan tingkat pusat sebanyak 1.000 orang.

 

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan melakukan safari ramadan selama bulan puasa. Presiden beserta rombongan akan mengunjungi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Acara safari Ramadan itu dilakukan sambil melaksanakan tugas kenegaraan, tetapi tidak terkait dengan Pemilu 2009.

 

Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa menyangkal kalau acara itu terkait dengan kepentingan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. Menurutnya, jadwal lengkap Safari Ramadan Presiden itu masih disusun.

 

Sumber : www.suarapembaruan.com


03-09-2008 12:46
This entry was posted on 03-09-2008 12:46. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a comment. Last update on 03-09-2008 12:46
Views: 598    
Users' Comments (1)RSS feed comment
Average user rating
   (0 vote)

Posted by cahya sasangka
30-10-2009 20:22, IP 125.160.17.23, Guest
 
tahu diri
kalau namanya etika ya yang penting harus tahu diri, jangan asal lakukan tindakan yang ternyata tidak baik dipandang oleh orang atau kelompok lain. bukan asal menghormati tapi sebagai manusia, terlebih yang mempunyai kedudukan yang harus memberi teladan yang baik.
 
» Report this comment to administrator
» Reply to this comment...
 

Comment an article
  Name
  E-mail
   Title
Available characters: 600
 Notify me of follow-up comments
This image contains a scrambled text, it is using a combination of colors, font size, background, angle in order to disallow computer to automate reading. You will have to reproduce it to post on my homepage
Enter what you see:



mXcomment 1.0.4 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
Beranda arrow Berita arrow Pemilu arrow Pejabat Utamakan Etika Politik